Kuinmas.com-SUKABUMI — Alih-alih meluruskan, Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukabumi memilih cuci tangan. Saat puluhan warga menjerit karena Desil tak sesuai kondisi nyata, BPS justru menegaskan mereka tak ikut campur.

"Karena kami tak mendata secara mikro atau pun individu, kami hanya mengelompokkan data secara makro. Data yang berasal dari Kementerian Sosial dan yang lainnya," ungkap AG staf BPS Kabupaten Sukabumi, Senin (15/06/ 2026) di Kantornya.

Kalimat itu seolah jadi tameng. BPS berkilah hanya mengolah data makro, bukan data individu. Maka ketika Desil meleset, salahnya dilimpahkan ke "pihak sektoral di tingkat bawah". 

Ironis. Data yang dipakai untuk menentukan nasib bantuan sosial rakyat kecil, tapi lembaga yang paling berkompeten di bidang statistik memilih jadi penonton. Pendataan makro di atas meja, tapi dampaknya warga kehilangan haknya.

Keluhan warga makin deras. Desil 1 yang seharusnya dapat PKH/DTKS malah masuk Desil 5. Sebaliknya, rumah tembok dengan motor 2 unit tetap aman di Desil 2. Semua karena rantai data yang patah sejak tingkat desa, tapi tak ada yang mau disalahkan.

"Terus kalau tak ada yang bertanggung atas nasib kami sebagai warga negara, karena Hoaks Desil, siapa yang tanggung jawab, padahal saya juga sudah melakukan konfirmasi kepada pihak kecamatan, kelurahan dan pendamping desa, mereka mengaku kami bukan eksekutor dilapangan saat di konfirmasi. Lantas siapa yang bertanggung jawab?" kata RD salah satu warga yang merasa terzolimi oleh data Desil.

Lanjutnya, saling lempar tanggung jawab terkait pendataan bukan lah hal yang baru, apalagi di minta pertanggung jawaban, lantas kepada siapa masyarakat harus mengadukan hal ini.

"Data memang bisa dikelompokkan. Tapi tanggung jawab tidak bisa, BPS dan lembaga lain semua cuci tangan tak mau disalahkan," pungkasnya.


Team